PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

Oleh: Sulaiman Ibrahim

Perempuan adalah kelompok manusia yang selalu tertindas. Pernyataan ini adalah gambaran tentang pengalaman kelam sekaligus potret buram kondisi perempuan di sepanjang sejarah. Tidak pernah dalam satu masyarakat, kapan dan di manapun, perempuan dihargai layaknya laki-laki, terutama yang berkaitan dengan seksualitas dan produktifitas ekonomi. Ironisnya, ketertindasan ini dialami oleh perempuan di dalam rumah tangganya dan oleh orang-orang dekatnya sendiri (ayah atau suaminya).

Perubahan tatanan dan pola hidup masyarakat dari masa ke masa, mulai dari kehidupan primitif sampai pada masyarakat industri, telah mengakibatkan perkembangan taraf kehidupan perempuan. Akan tetapi, bukan berarti segala bentuk penindasan terhadap mereka telah terhapus. Era industri yang mengantar manusia ke peradaban modern masih mewarisi nilai-nilai yang ada sebelumnya. Perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan masih sangat kental dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Pendeknya, status quo perempuan sebagai mahluk yang tertindas masih tetap bertahan sampai sekarang.

Bahwa perempuan adalah kelompok manusia yang selalu tertindas, dapat dibuktikan dengan konsep kepemimpinan dalam keluarga. Pandangan yang mengakar di dalam masyarakat bahwa suami/ayah adalah kepala rumah tangga. Hal ini, disadari atau tidak, menggambarkan hubungan yang hierarkis, di mana perempuan selalu berada di bawah bayang-bayang laki-laki, atau selalu tunduk dan patuh terhadap kebijakan laki-laki. Ketika masih berstatus gadis, perempuan harus tunduk sepenuhnya kepada kebijakan dan keputusan sang ayah, dan setelah berumah tangga hal yang sama harus ditunjukkan kepada sang suami. Ini artinya pandangan tersebut menempatkan perempuan sebagai jenis kelamin kelas dua (the second sex). Bukan hanya masalah hirarki, tetapi dari pandangan tersebut lahir banyak masalah turunan, seperti dikotomi peran publik-domestik, tindakan pemaksaan dan sewenang-wenang terhadap isteri dan anak gadis, beban ganda (double burden), dan lain-lain.

Masalah-masalah di atas secara akumulatif semakin memperburuk nasib perempuan. Dikotomi peran mengakibatkan perempuan terdomestikasi. Mereka (isteri) harus terkungkung oleh keempat dinding rumahnya sendiri, dan pada saat yang sama laki-laki (suami) bebas berkiprah seluas akses yang dapat dijangkaunya. Celakanya, diamnya mereka di rumah dengan aneka urusan kerumahtanggaan dipandang sebagai kewajiban, sehingga tidak pernah dinilai sebagai kerja produktif secara ekonomis yang membutuhkan perhitungan jam kerja dengan imbalan yang sesuai. Kemudian, dengan dalih sebagai pemimpin, tidak kurang suami berlaku sewenang-wenang terhadap isterinya, bahkan sampai pada tindakan yang dapat dimasukkan dalam kotak “tindak pidana kekerasan”.

Posisi tawar yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan ini mengakibatkan ketergantungan perempuan yang mengantar pada kondisi kepasrahan dan ketakberdayaan. Karenanya, posisi sebagai isteri tidak selamanya mendapatkan jaminan keamanan dan pengayoman yang memadai. Dengan dalih sebagai pemimpin, tidak sedikit suami memaksa isterinya untuk meninggalkan pekerjaan dan menanggung tekanan-tekanan, baik psikis maupun fisik.

Dewasa ini sudah banyak perempuan yang bekerja di wilayah publik, wilayah yang pada mulanya hanya dapat diakses oleh laki-laki. Hal ini terjadi, selain karena kemajuan industri yang tidak meletakkan kriteria jenis kelamin secara ketat, juga karena dorongan dan motivasi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Namun kemudian, masalah lain pun muncul, seorang isteri harus menanggung beban ganda (double burden). Di samping mereka membongkar “laci dunia” dengan tangan kirinya, ia juga harus tetap menggoyang ayunan dengan tangan kanannya. Di samping ia tertuntut untuk ikut serta meringankan beban ekonomi keluarga, ia juga tetap dipandang wajib memberikan ASI untuk bayinya dan mengerjakan tugas-tugas kerumahtanggan lainnya.

Dikotomi peran publik-domestik tidak langgeng dengan sendirinya. Ia diperkuat oleh argumen-argumen pembenaran, seperti distingsi struktur biologis antara laki-laki dan perempuan, interpretasi dalil-dalil agama, dan rekonstruksi berbagai disiplin ilmu yang terkait. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh banyak pakar dan pemerhati hak-hak perempuan, di antara beberapa faktor yang ada, interpretasi dalil agama atau doktrin teologislah sebagai penyebab utama (primacausa) semua ini. Faktor ini memberikan pengaruh yang luar biasa, sampai-sampai relasi jender yang hierarkis dalam rumah tangga telah mengendap di alam bawah sadar baik laki-laki maupun perempuan. Usaha klarifikasi bukan hanya berhadapan dengan kaum laki-laki, tetapi tidak jarang harus berhadapan dengan tantangan kaum perempuan sendiri. Tentu saja tantangan ini bukan karena kecurigaan atau sikap apriori semata. Kesadaran seksis yang memunculkan upaya penegakan kesetaraan dan keadilan jender – termasuk melepaskan keluarga dari relasi jender yang hierarkis – dianggap menghancurkan nilai-nilai agama dan merusak tatanan masyarakat yang Islami. Yang dimaksud interpretasi dalil agama di sini harus ditegaskan, karena dalil-dalil agama sesungguhnya tidak mungkin menuntun manusia pada tindak ketidakadian dan kekerasan. Artinya, antara dalil agama dan interpretasinya harus dipisahkan, karena keduanya memang sangat berbeda. Dalil agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Adil, sedangkan interpretasi adalah proses kerja akal manusia yang kebenarannya bersifat relatif.

            Lalu bagaimana keadilan jender kususnya yang terkait dengan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan dalil-dalil agama tersebut. Pragraf-pragraf berikut menuangkan interpretasi yang lebih selaras dengan semangat qur’ani. Namun sebelumnya, dirasakan ada desakan untuk memaparkan secara singkat fluktuasi posisi dan peran perempuan dari masa ke masa.

---

Masa Depan Islam di Eropa

By Khalil El-Anani

Obsesi Barat saat ini terhadap niqab, atau cadar-wajah penuh, sering tampak sebagai bagian dari rencana bawah sadar mereka untuk membatasi apa pun yang mungkin menyangkut simbol Arab dan Islam. Niqab bukanlah pakaian yang khas Islam semata, dan ini adalah hal saya yakin para politisi Barat tahu. Namun hal ini menjadi target kebencian karena dianggap sebagai simbol budaya yang asing, dan memang berbahaya, bagi masyarakat Eropa.

www.aqoul.com

Kadang-kadang saya bertanya-tanya, bagaimana kalau yang memakai niqab itu itu adalah perempuan India, atau Sikh dan Budha dalam hal ini? Apakah parlemen Eropa masih akan menghabiskan seluruh sesi membahas niqab itu?

Perdebatan teologi dalam hal niqab, kemarahan Barat terhadap niqab tampaknya menjadi produk sampingan dari Islamophobia, sebuah fenomena yang mengamuk seperti api di Eropa, kadang-kadang menyatakan dirinya sebagai masjid-phobia dan di kali lain sebagai menara-phobia. Jika trend ini berlanjut, akan datang hari ketika parlemen Eropa melarang orang memakai jenggot panjang dan melarang mencukur kumis mereka. Saya ingin tahu jenis fobia apa lagi yang akan muncul!

Ada krisis nyata dalam kesadaran terdalam Barat. Ketika sesuatu berkaitan dengan Islam, Eropa tampaknya melupakan masa lalu kebebasan dan kesetaraan, sesuatu yang sangat penting dari apa yang mereka klaim akan pertahankan hari ini. Kerusakan apa telah terjadi pada 65 juta orang di Perancis, 22 juta orang di Australia, dan 10 orang juta di Belgia, dan jumlah yang sama di Belanda dari ratusan, atau bahkan ribuan perempuan berpakaian niqab? Apakah niqab adalah ekspresi iman atau kebiasaan, saya tidak melihat ada kerusakan yang patut disalahkan.

Sementara itu, kaum intelektual Barat tampak diam tentang masalah tersebut. Di tengah semua pembelaan keras mereka terhadap hak-hak homoseksual dan perkawinan gay serta lesbian, kaum intelektual Eropa tetap bersimpati kepada siapa saja yang mengkritik Islam dan umat Islam. Kritik Islam dilihat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi Eropa.

Parlemen Prancis telah memutuskan untuk melarang niqab, dan menyebutnya sebagai ancaman bagi sekularisme negara Perancis. Namun sekularisme tidak ada hubungannya dengan pemikiran seperti ini. Larangan niqab - dan ada larangan sebelumnya pada jilbab - tidak ada hubungannya dengan sekularisme. Sebagai sebuah doktrin, sekularisme seharusnya untuk membela hak-hak setiap orang, terutama minoritas. Sekularisme seharusnya melindungi hak-hak semua untuk kebebasan beragama dan identitas. Ini seharusnya pernyataan pluralisme dan toleransi beragama.

Saya punya tiga kata yang saya ingin tambahkan pada motto terkenal negara Perancis: kebebasan, kesetaraan, dan kebebasan. Saya ingin menambahkan frase, "hanya untuk non-Muslim".

Larangan niqab adalah skandal moral serta menghina tradisi Barat. Untuk satu hal, kaum anti-niqab berasumsi bahwa setiap wanita yang mengenakan niqab (dan mungkin setiap pria yang mengenakan jubah dan jenggot) adalah sebuah bom waktu yang harus dijinakkan. Kaum anti-niqab tidak membedakan antara ekstremis dan moderat. Kefanatikan seperti mereka ini yang menginspirasi pembunuhan terhadap seorang wanita Mesir yang tidak bersalah, Marwa El-Sherbini, di Jerman setahun yang lalu.

Tidak ada bukti nyata dari sebuah hubungan antara niqab dan teror. Semua operasi teroris yang terjadi di Eropa - dari London hingga Madrid – dilakukan oleh orang-orang memamerkan wajah mereka. Serangan-serangan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bertopeng di dunia Arab dan Islam jarang terjadi dibandingkan dengan yang dilakukan oleh individu menunjukkan wajah mereka. Teroris ingin dilihat dan diakui. Itulah cara mereka.

Ada yang ironis bahwa karya mengagumkan dari otak intelektual dan filosofis besar dari Pencerahan Eropa, orang-orang seperti John Locke dan Montesquieu serta Kant, sedang dibolak-balik oleh penerus-penerus mereka. Saya menemukan hal yang mengerikan bahwa dalam negara multi-etnis seperti Britania, sebuah negara yang terkenal atas pluralisme agama dan toleransi manusia, lebih dari 30 kuburan Muslim di Leeds telah dinodai. Toko yang dimiliki oleh warga negara Inggris Muslim diserang di Birmingham bulan lalu.

Sama mengganggunya adalah kenyataan bahwa semangat agama dan obsesi yang berhubungan dengan identitas menyebar di masyarakat Muslim di Eropa. Minoritas Muslim di Eropa tampaknya berpikir bahwa masa depan Islam bergantung pada hal-hal luar seperti memakai niqab itu, menumbuhkan jenggot, atau mendirikan menara untuk tempat ibadah. Beberapa anggota masyarakat Islam, terutama yang berasal dari Asia, berurusan dengan masyarakat Barat seolah-olah mereka masih sedang berada di Peshawar atau Islamabad. Tindakan mereka hanya bahan yang akan membakar Islamophobia di ujung berbeda dari spektrum yang sama.

Islam mungkin merupakan agama yang paling cepat berkembang di Eropa, namun kekuatan Islam sebenarnya tidak dalam penampilan luar, tapi di dalam pesan spiritualnya, pesan yang menarik yang ingin membebaskan diri dari materialisme.

Kecenderungan masyarakat Muslim di Eropa untuk menempatkan "secara universal" koneksi di atas kesetiaan lokal mereka adalah seusuatu berbahaya. Ada kecenderungan bagi Muslim Eropa untuk lebih khawatir tentang Palestina, Irak dan Afghanistan daripada tentang tugas-tugas yang lebih mendesak seperti hak-hak perempuan, ikatan komunal dan afiliasi politik.Mereka mengacaukan hubungan antara negara seseorang dengan kewarganegaraannya. Dalam pikiran mereka, negara mereka bukan di mana mereka tinggal, seperti di Britania Raya atau Perancis, tapi dari mana mereka berasal. Tapi ini tidak masuk akal, karena bahwa di Eropa mereka meminta hak-hak mereka sebagai warga negara. Di Eropa mereka menuntut kesetaraan dan kebebasan beragama.

Skizofrenia Muslim Eropa dipicu oleh loyalitas yang salah untuk Salafi, atau kecenderungan fundamentalis. Seperti banyak yang tahu, gerakan Salafi menentang integrasi dan enggan untuk hidup berdampingan secara konstruktif. Kedua gaya Salafi itu adalah bahan bakar bagi Islamophobia saat ini dan berkembang di atasnya.

Beberapa Muslim yang tinggal di Eropa telah berubah menjadi sebuah rintangan bagi Islam. Beberapa di antara mereka aktif menghalangi penyebaran pesan toleransi. Beberapa di antara mereka menghalangi non-Muslim untuk memahami nilai-nilai Islam, karena ketidaktahuan mereka dan obsesi mereka terhadap penampilan.

Ini adalah pendapat saya bahwa konsep agama yang salah sedang disebarkan di kalangan minoritas Muslim di Eropa. Konsep-konsep ini terikat untuk menghambat integrasi mereka ke masyarakat baru mereka. Beberapa hari lalu, saya mendengar bahwa beberapa pria Muslim di London dicap sebagai haram, atau agama dilarang, partisipasi Muslim Inggris dalam pemilihan umum bulan lalu. Ini gila. Bahkan lebih buruk lagi, ucapan-ucapan fanatik dibuat oleh Inggris yang baru masuk Islam baru-baru ini.

Orang-orang yang baru masuk Islam cenderung kepada Salafi yang dilihat sebagai yang murni dan karena itu sempurna. Dengan demikian, mereka berpaling dari pandangan pendapat toleran dan progresif yang diperlukan bagi koeksistensi. Pandangan sempit Islam seperti ini mementingkan penampilan, seperti pakaian dan menara, dan penafsiran teks sastra religius. Hal ini juga cenderung membingungkan kebebasan beribadah dengan menghormati ruang publik. Penting bagi Muslim Eropa untuk menghentikan melihat warisan budaya dari negara-negara Eropa sebagai ancaman terhadap kebebasan beragama mereka.

Negara-negara Barat mempertahankan dan memungkinkan praktek kebebasan beragama tanpa hambatan. Tapi mereka juga ingin mempertahankan warisan budaya mereka dan melindunginya dari ancaman yang dirasakan, terutama ketika ancaman ini - seperti niqab itu - adalah hal pertentangan dalam dunia Islam, bukan hanya di Eropa.

Interpretasi Salafi Islam mungkin tidak dominan di kalangan Muslim Eropa, tapi itu yang paling vokal di ruang publik Eropa. Karena itu menciptakan dinding penghalang antara Muslim di Eropa dan non-Muslim. Hal ini juga yang mengilhami beberapa undang-undang Eropa yang paling rasis. Arus Salafi memberikan kelompok sayap kanan Eropa alasan untuk mengklaim bahwa pengambilalihan Muslim sudah dekat kecuali tindakan segera diambil.

Sebuah polarisasi identitas berlangsung dalam dua kelompok, masing-masing terobsesi dengan yang lain, dan masing-masing meyakini keunggulan sendiri. Jika hal ini terus terjadi, dekade berikutnya hanya akan menjadi seburuk yang terakhir.

(Penulis adalah sarjana senior di Institute for Middle East and Islamic Studies, Durham University, Inggris.)

Sumber: http://weekly.ahram.org.eg/2010/1003/op2.htm

http://nuansaislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=505%3Amasa-depan-islam-di-eropa&catid=58%3Adunia-islam&Itemid=182

STRUKTURALISME KONFLIK: Upaya Penyelesaian Konflik Agama di Masyarakat Pluralis

Oleh: Sulaiman Ibrahim

I. Pendahuluan

Kehidupan sosial-keagamaan era modern ini ditandai oleh semakin seringnya terjadi tantangan dan benturan kultural, sosial, etnis dan agama yang melibatkan masyarakat sipil. Hal ini memperkuat alasan betapa pentingnya upaya menambah, mengembangkan, dan memperkaya intensitas saling tukar-menukar pengetahuan yang dapat dipercaya sebagai penghubung tentang berbagai agama (aspek doktrin) dan kehidupan sosial-keagamaan (aspek empiris-historis).[1]

Dilihat dari jumlah penganutnya, keberadaan agama yang ada di suatu negara, terdapat agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya, dan ada pula agama lainnya yang dianut oleh minoritas penduduknya. Di Indonesia misalnya terdapat agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, diikuti oleh Kristen dan seterusnya. Memang, keberadaan agama yang berbeda-beda itu pada suatu negara terkadang ditandai oleh adanya hubungan yang mesra dan harmonis, dan kadang pula ditandai adanya hubungan yang penuh ketegangan, konflik dan permusuhan yang membawa pertumpahan darah. Agama Kristen misalnya telah berhubungan dengan agama Islam selama lebih dari empat belas abad lamanya. Rentang waktu begitu panjang dan terus menerus dalam hubungan itu telah menjadi saksi dari berbagai perubahan dan naik turunnya batas-batas kebudayaan dan toritorial antara keduanya.[2]

Kecendrungan kekerasan bernuansa agama juga konflik etnik yang semakin kental dibeberapa bagian wilayah Indonesia makin mengancam keberadaan masa depan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kekerasan tersebut tentu saja tidak boleh berkembang dan dibiarkan. Ini tidak dapat dilepaskan dari upaya setiap elemen bangsa untuk mencari jalan keluar dari ancaman konflik agama dan etnik.

Kritik bahwa kekerasan berwajah agama itu tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan agama yang cenderung memperkeras identitas keagamaan secara eksklusif dan secara bersamaan menumpulkan kepekaan sesama umat yang berbeda keyakinan. Klaim kebenaran (truth claims)  suatu agama oleh pemeluknya acapkali dijadikan dasar untuk menegasikan keberadaan pemeluk agama lainnya. Dalam kehidupan masyarakat yang sangat majemuk baik dari aspek agama maupun etnik, tentu saja hal ini tidak menguntungkan bagi harapan terciptanya sebuah kehidupan umat beragama yang harmonis, toleran dan dialogis.[3]

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang majemuk, terlingkup di dalamnya berbagai komposisi sosial dan aliran. Heteregonitas masyarakat tersebut membuat sistem sosial selalu terus progresif dan berjalan dinamis. Akan tetapi, heterogenitas dalam masyarakat di sisi lain akan mengakibatkan rawannya terjadi konflik di antara sesama masyarakat. Terjadinya konflik lebih disebabkan oleh pengelolaan stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak berfungsi. Berbagai pendekatan teori telah diupayakan oleh beberapa sosiolog untuk meneliti kestabilan terhadap tingkat kerawanan sosial tersebut, tetapi kebanyakan sosiolog tersebut mengacuhkan analisa konflik sosial. Kaum fungsional struktural misalnya, melihat bahwa konflik hanyalah manifes dari disfungsinya sebuah struktur dalam masyarakat dan melihat masyarakat hanya sebagai sebuah struktur yang paten.

Sebagai antitesa dari teori tersebut, dalam melihat struktur masyarakat maka muncullah teori baru, yakni strukturalisme konflik. Teori ini mengemukakan kondisi-kondisi di mana secara positif, konflik membantu mempertahankan struktur sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan. Selanjutnya konflik dapat menyatukan para anggota kelompok lewat pengukuhan kembali identitas kelompok.

Di dalam teori konflik dikenal adanya ukuran kepentingan sebagai unsur dasar dari kehidupan sosial, bukan berdasarkan nilai. Dengan demikian, kehidupan sosial melibatkan dorongan atau terjadinya dinamisasi bahkan dengan berbagai gesekan-gesekan sosial bila diperlukan. Dari gesekan tersebut sebagian yang bertentangan dengan sebuah gesekan atau yang pro pada reaksi aksi mengambil jalur oposisi. Dari gerakan ini dapat melahirkan konflik struktural. Dari konflik ini memicu lahirnya kecenderungan kehidupan sosial yang selalu mementingkan kelompok. Akhirnya, terjadi perbedaan yang menonjol yang melibatkan kekuasaan, menyebabkan sistem sosial terintegrasi dan ditimpa oleh berbagai bentuk kontradiksi. Kemudian sistem sosial cenderung selalu berubah. Dengan argumen seperti ini, maka strukturalisme konflik dapat dipahami sebagai ilmu yang berusaha memberikan pengertian, gambaran tentang aktivitas sosial, bahkan aksi-aksinya menurut lapisan atau susunan masyarakatnya yang berkaitan dengan konflik sosial di dalam suatu kelompok masyarakat, baik secara vertikal maupun horisontal.

---

[1]Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 145.

[2]Hal ini juga ditandai dengan periode panjang konfrontasi sekaligus juga kerja sama yang produktif. Tetapi bagaimanapun juga, pola hubungan yang paling dominan antara kedua tradisi keimanan ini yaitu permusuhan, kebencian, dan kecurigaan, ketimbang persahabatan dan saling memahami. Lihat Alwi Shihab, Islam Inklusif Sikap Terbuka dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 1998), cet. III, h.  95.

[3]Lihat Samsuri, "Paradigma Pendidikan Islam dalam Masyarakat Majemuk" dalam Lektur, Vol. X, No. 2, 2004, h. 225.